42 undang undang bank indonesia
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Barbadian nationality law is regulated by 1966 Constitution of Barbados, as amended; the Barbados Citizenship Act, as amended; and various British Nationality laws. These laws determine who is, or is eligible to be, a national of Barbados. Barbadian nationality is typically obtained under the rules of jus sanguinis, i.e. by birth to a father or in some cases, a mother, …
Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Peraturan Bank Indonesia Tentang Internet Banking Saat ini pemanfaatan teknologi informasi merupakan bagian penting dari hampir seluruh aktivitas masyarakat. Bahkan dalam dunia perbankan hampir seluruh proses penyelenggaraan sistem pembayaran dilakukan secara elektronik.
Undang undang bank indonesia
Pada hakekatnya, Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, menyebutkan adanya 2 (dua) jenis bank di Indonesia yaitu: BANK UMUM adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; 20. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku; 21. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku; 22. Pihak Terafiliasi adalah: a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank; b. Perbankan, Lembaga Keuangan. Halaman ini telah diakses 7389 kali. ABSTRAK PERATURAN. 1999. Undang-undang (UU) NO. 23, LN. 1999/ No. 66, TLN NO. 3843, LL SETNEG : 24 HLM. Undang-undang (UU) TENTANG Bank Indonesia. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 1999.
Undang undang bank indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank. 2009. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral menyebutkan bahwa Bank Sentral berdasarkan Undang-undang ini diberi nama "Bank Indonesia", sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Nomor 66 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR. BAB I KETENTUAN UMUM Setelah DJB dinasionalisasi, Republik Indonesia mendirikan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang disahkan pada 19 Mei 1953, diumumkan 2 Juni 1953, dan mulai berlaku pada 1 Juli 1953. Tanggal berlakunya UU tersebut diperingati juga sebagai hari lahir Bank Indonesia.
undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia memiliki pertimbangan bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan bank sentral yang memiliki kedudukan yang independen; untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat indonesia yang adil dan makmur … 20. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku; 21. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaiman a dimaksud dalam Undang -undang yang berlaku; 22. Pihak Terafiliasi adalah: a. anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank; b. Memang, di Indonesia sampai saat ini keberadaan bancassurance masih belum diatur secara hukum. Dalam pasal 10 (b) Undang-undang Perbankan memang dengan tegas diatur bahwa bank tidak diperbolehkan melakukan usaha perasuransian. (2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini. (3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini." 2.
1. Undang - Undang Nomor 7 tahun 2011 pasal 14 tentang Mata Uang "Pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia dan dilaksanakan di dalam negeri dengan menunjuk Badan Usaha Milik Negara sebagai pelaksana pencetakan Rupiah" 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a. Taiwanese nationality law details the conditions in which a person is a national of the Republic of China (ROC), commonly known as Taiwan. Civil and political rights usually associated with citizenship (such as voting and residence rights) are tied to an ROC national's domicile, determined by whether they have household registration in Taiwan Undang-undang yang Mengatur Perbankan di Indonesia Saat ini, Undang-Undang Perbankan yang berlaku adalah UU no. 10 tahun 1998, yang merupakan amandemen dari UU no.7 tahun 1992. Ada beberapa pasal yang diamandemen seperti pasal tentang kewenangan perizinan pembukaan kantor bank.
undang-undang republik indonesia. nomor 6 tahun 2009. tentang. penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia menjadi undang-undang. dengan rahmat tuhan yang maha esa. presiden republik indonesia,
(2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini. (3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-undang ini. Pasal 5 (1) Bank Indonesia berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia.
Bank Indonesia kembali menerbitkan Laporan Perekonomian Indonesia (LPI), Laporan Tahunan Bank Indonesia (LTBI), serta Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (LEKSI) 2021 yang diluncurkan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, secara virtual, Rabu (26/1/2022).
Undang-undang tersebut Di Indonesia, undang-undang yang khusus mengatur tentang perbankan adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menggantikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kegiatan pemberian kredit yang merupakan kegiatan yang sangat pokok dan sangat konvensional dari suatu bank ditegaskan juga oleh undang-undang tersebut.
Bank Indonesia juga mendapat tugas penting lain dalam hubungannya dengan Pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan De Javasche Bank sebelumnya. Pada tahun 1968, Undang-Undang Bank Sentral diterbitkan untuk mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank lain yang melakukan fungsi komersial.
Rupiah merupakan mata uang yang berlaku di Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang No.23 tahun 7 14 Kasmir, Perbankan, h. 236. 1999 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.15 Dalam perekonomian terbuka, penggunaan uang dalam memperlancar transaksi tidak
Pada tahun 1999, Bank Indonesia memasuki era baru dalam sejarah Bank sentral independen yang berperan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999. Undang-Undang mengenai Bank Indonesia beberapa kali mengalami amandemen.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia adalah sebesar dua triliun rupiah. Jumlah tersebut harus ditambah sepuluh persennya dari seluruh kewajiban moneter dengan tata cara yang sesuai dengan Peraturan Dewan Gubernur. Tujuan Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang bank asing di. Indonesia, dan bank umum syariah dan bank pembiayaan ...
"Penyampaian tiga laporan sekaligus pada awal tahun merupakan yang pertama kali dilakukan sebagai wujud nyata komitmen tinggi Bank Indonesia terhadap pasal 58 Undang-undang Bank Indonesia, serta sebagai komitmen dalam melakukan pembaharuan melalui transformasi tata kelola kelembagaan dengan dasar independensi, koordinasi, transparansi dan akuntabilitas," kata Perry Warjiyo, Gubernur Bank ...
perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia: 6: uu no. 1 tahun 2020: pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif indonesia-australia (indonesia-australia comprehensive economic partnership agreement) 7: uu no. 2 tahun 2020
(2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini. (3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undangundang ini." 2.
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN ( P r e a m b u l e). Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2490); c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nornor 2870); d.
(2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini. (3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-undang ini. Pasal 5 (1) Bank Indonesia berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia.
Perbankan, Lembaga Keuangan. Halaman ini telah diakses 7389 kali. ABSTRAK PERATURAN. 1999. Undang-undang (UU) NO. 23, LN. 1999/ No. 66, TLN NO. 3843, LL SETNEG : 24 HLM. Undang-undang (UU) TENTANG Bank Indonesia. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 1999.
20. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku; 21. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku; 22. Pihak Terafiliasi adalah: a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank; b.
Pada hakekatnya, Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, menyebutkan adanya 2 (dua) jenis bank di Indonesia yaitu: BANK UMUM adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
0 Response to "42 undang undang bank indonesia"
Post a Comment